"Minyak Goreng Langka Di Negara Penghasil Sawit Terbesar"
___________________________
Negara Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun kontradiksi dengan itu, Minyak goreng sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok justru terjadi kelangkaan. Bahkan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi ini menjadi suatu ironi karena fakta bahwa Indonesia adalah produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar dunia. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini bagaikan peribahasa “Bagai Makan Buah Simalakama” bagi Indonesia, negara penyandang sebutan negara agraris yang justru tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Bahkan, Indonesia dikenal menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak tahun 2006. Berdasarkan Data Index Mundi, pada 2019 produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton. Dari fakta lapangan menyatakan kebutuhan rata-rata minyak goreng secara nasional sekitar 11 juta liter per bulan. Namun, pemerintah sudah menggandakan produksi menjadi 20 juta liter. Artinya, stok minyak goreng bisa dikatakan melimpah, dengan fakta ini seharusnya kita banjir akan produksi minyak bukannya kekeringan akan produksi minyak, berarti ada yang tidak beres, bahkan bisa disimpulkan kita bukan kelangkaan minyak tetapi ada segelintir oknum yang mempermainkan bahan pokok (minyak) ini untuk kepentingan pribadi semata. Aliran ini ada yang berusaha mengambil nilai ekonomi, sehingga harga eceran tertinggi tidak sampai ke masyarakat. Produksi yang besar ini didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang luasnya mencapai 16,381 juta Hektar.
Konsekuensi dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini berdampak pada konsumen. Apalagi masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan masakan serba gorengan. Mulai dari penjual gorengan, warung makan, dan tentunya ibu rumah tangga merasakan dampak luar biasa dari naiknya harga minyak goreng ini. Bahkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi poros pergerakan ekonomi nasional terkendala produksinya karena sulit dan mahalnya mendapatkan minyak goreng.
Untuk itu diperlukan langkah kebijakan dalam jangka pendek untuk memperbaiki tata niaga dan mengatasi penyebab kelangkaan minyak goreng. Selain itu juga langkah strategis untuk mitigasi ketika krisis semacam ini terulang. Dalam jangka pendek setidaknya terdapat tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pertama, pemerintah dapat meminta produsen yang memiliki perkebunan sendiri untuk tetap mengalokasikan sebagian CPO-nya untuk produksi minyak goreng. Dengan bahan baku yang diperoleh dari perkebunan sendiri, maka produsen tidak mengalami kerugian aktual meskipun harga CPO internasional sedang tinggi. Kerugian potensial produsen dapat dicatat dan dikompensasi oleh pemerintah tanpa menggunakan dana publik, misalnya dengan perjanjian akses pasar ekspor baik Preferential Trade Agreement (PTA) maupun Free Trade Agreement (FTA).
Langkah kedua yaitu melakukan operasi distribusi. Operasi distribusi berbeda dengan operasi pasar dimana pemerintah memotong jalur penjualan dengan mengambil barang dari distributor atau produsen lalu menjualnya langsung pada konsumen. Operasi distribusi memastikan adanya pasokan dari produsen dan distributor ke pengecer. Dengan cara ini pasokan tetap terjamin dan pengecer tetap dapat melayani konsumen dan menikmati keuntungan yang wajar.
Langkah ketiga, membuka kepada publik data produsen dan distributor yang memasok di tiap daerah. Dengan cara ini pemerintah dapat melibatkan publik dalam proses pengawasan tata niaga minyak goreng dan mengidentifikasi pelaku usaha yang merugikan masyarakat.
Langkah keempat, Berantas hal ini dengan cara turun ke lapangn untuk melihat apa yang terjadi, dan tindak tegas yang mendistorsi minyak tersebut, sehingga kelangkaan ini bisa ditanggulangi dengan segera. Kita juga sebagai masyarakat jangan hanya bergantung pada pemerintah, karena tindakan pemerintah tidak cukup mudah akan berdampak jangka panjang fenomena kelangkaan minyak ini, kita juga harus bijak menggunakan bahan logistik minyak tersebut sehingga tidak terjadi panic buying.
Langkah kelima, pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kuota kebutuhan dalam negeri dan juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat jangan terlalu fokus terhadap mafia minyak ini tapi lihat juga apa yang terjadi dimasyarakat.
Langkah keenam, Kita sebagai Masyarakat atau mahasiswa pun harus bijak terhadap permasalahan ini untuk ikut mendukung upaya-upaya yang sedang dilakukan pemerintah, agar tidak memperkeruh suasana dengan komentar yang tidak obyektif dan terkesan memojokkan pemerintah, Menko Perekonomian Pa Airlangga bahkan sudah menyatakan agar mafia ini ditangkap. Data sudah ada. Jadi ini upaya sedang maksimal dilakukan, meski tetap butuh dukungan masyarakat. Dan juga perlu kita tahu kelangka dan mahalnya harga minyak goreng saat ini, selain karena ulah spekulan, juga karena kelangkaan bahan baku dan gangguan kondisi rantai pasok dunia (yaitu perang antar ukraina dan Rusia sehingga kegiatan ekspor impor tersendat).
Dapat kita simpulkan Kelangkaan minyak ini dapat kita atasi segera apabila masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama dalam menjalankan solusi dan saran tersebut, walaupun mungkin memakan waktu yang cukup panjang, tetapi apabila kita selenggarakan dengan menyampaikan solusi ini terhadap masyarakat sekitar dengan memberi edukasi dan strategis misalnya kemungkinan hal ini cepat kita atasi, Masyarakat memang saat ini terlalu tertekan akan ekonomi diakibatkan fenomena ini, tetap optimis bahwa fenomena kelangkaan minyak ini akan cepat berakhir
