HIV di Bangka Selatan: Menguak Risiko, Membongkar Stigma, Menguatkan Pencegahan

HIV di Bangka Selatan: Menguak Risiko, Membongkar Stigma, Menguatkan Pencegahan

Kasus HIV kembali menjadi perhatian di Bangka Selatan setelah muncul pemberitaan mengenai tujuh kasus baru yang disebut berasal dari kelompok LGBTQ. Informasi tersebut tentu perlu mendapat perhatian, terutama karena HIV masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan dan pencegahan secara berkelanjutan.

Namun, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan ketika membicarakan kasus ini. Ketika suatu kelompok disebut secara langsung dalam pemberitaan, masyarakat dapat dengan mudah menghubungkan HIV dengan identitas kelompok tersebut. Padahal, persoalan HIV tidak sesederhana itu.

Lalu, bagaimana seharusnya kita melihat kasus HIV di Bangka Selatan?

Melihat Kasus Tidak Hanya dari Angka

Angka tujuh kasus memang menjadi bagian penting dari informasi yang perlu diketahui masyarakat. Akan tetapi, angka tersebut tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan persoalan.

HIV merupakan infeksi yang penularannya berkaitan dengan paparan terhadap cairan tubuh tertentu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko, penggunaan jarum suntik secara bersama, serta dari ibu ke anak dalam kondisi tertentu.

Artinya, orientasi seksual maupun identitas seseorang bukanlah penyebab HIV.

Hal ini penting untuk dipahami karena ketika sebuah kelompok disebut memiliki sejumlah kasus HIV, bukan berarti identitas kelompok tersebut menjadi penyebab munculnya kasus. Yang perlu dilihat lebih jauh adalah faktor apa yang membuat seseorang memiliki risiko terpapar HIV.

Misalnya, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai HIV? Seberapa mudah masyarakat mendapatkan pemeriksaan? Apakah layanan kesehatan sudah mudah dijangkau dan mampu menjaga kerahasiaan pasien? Bagaimana perilaku pencegahan dilakukan? Dan apakah masih ada masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan karena takut mendapat stigma?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya muncul ketika kita mencoba memahami sebuah kasus secara lebih mendalam.

Ketika HIV Dikaitkan dengan Identitas

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pembahasan HIV adalah stigma. HIV masih sering dikaitkan dengan perilaku tertentu atau kelompok tertentu, sehingga orang dengan HIV dapat menerima penilaian sosial yang tidak semestinya.

Penyebutan kelompok LGBTQ dalam pemberitaan sebenarnya dapat menjadi informasi yang relevan apabila memang didukung oleh data. Namun, informasi tersebut perlu disampaikan dengan konteks yang tepat. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat dapat menangkap kesan bahwa HIV merupakan penyakit yang identik dengan LGBTQ.

Padahal, HIV dapat menginfeksi siapa saja yang memiliki faktor risiko penularan.

Karena itu, perlu dibedakan antara kelompok yang dalam data tertentu menunjukkan jumlah kasus atau risiko yang lebih tinggi dengan anggapan bahwa kelompok tersebut merupakan “penyebab” HIV. Dua hal tersebut jelas berbeda.

Stigma juga bukan persoalan kecil. Ketika HIV dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, seseorang bisa saja memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan karena takut diketahui atau dihakimi. Ada pula kemungkinan orang yang sudah mengetahui statusnya justru mengalami diskriminasi di lingkungan sekitar.

Jika hal tersebut terjadi, upaya pencegahan menjadi semakin sulit.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai HIV yang berdasarkan fakta, bukan pelabelan terhadap orang atau kelompok tertentu.

HIV adalah persoalan kesehatan. Status HIV seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghakimi nilai atau moral orang tersebut.

Ditemukannya kasus baru seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana upaya pencegahan HIV dilakukan di Bangka Selatan.

Pencegahan tidak cukup dilakukan ketika kasus sudah ditemukan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai cara penularan HIV, cara mengurangi risiko, pentingnya pemeriksaan, serta pengobatan bagi orang yang telah terdiagnosis HIV.

Salah satu langkah penting adalah memperluas akses terhadap tes HIV. Seseorang tidak dapat mengetahui dirinya terinfeksi HIV hanya berdasarkan kondisi fisik. Pemeriksaan menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui status HIV secara pasti.

Karena itu, layanan pemeriksaan perlu mudah dijangkau, menjaga kerahasiaan, dan tidak membuat masyarakat merasa takut untuk datang.

Selain pemeriksaan, edukasi juga memiliki peran yang besar. Edukasi mengenai HIV dan kesehatan seksual seharusnya tidak hanya muncul ketika ada kasus baru yang diberitakan. Informasi perlu diberikan secara berkelanjutan dan disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat.

Tujuannya bukan untuk membenarkan perilaku berisiko, melainkan agar masyarakat memahami risiko dan mampu mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab.

Bagi orang yang telah hidup dengan HIV, akses terhadap pengobatan juga sangat penting. Terapi antiretroviral atau ARV dapat membantu menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga orang dengan HIV dapat tetap hidup sehat dan produktif. Ketika viral load berhasil ditekan hingga tidak terdeteksi dan kondisi tersebut dipertahankan, risiko penularan HIV melalui hubungan seksual menjadi tidak ada atau dapat dicegah secara efektif, yang dikenal dengan prinsip.

Dengan demikian, penanggulangan HIV tidak berhenti pada menemukan kasus. Setelah kasus ditemukan, harus ada rangkaian layanan yang memastikan orang tersebut mendapatkan pengobatan dan dukungan yang dibutuhkan.

Apa yang Perlu Diperkuat?

Kasus HIV di Bangka Selatan dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan hanya bagi pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat.

Pertama, edukasi mengenai HIV perlu dilakukan secara konsisten. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana HIV menular, bagaimana cara mencegahnya, serta pentingnya melakukan pemeriksaan apabila memiliki faktor risiko.

Kedua, akses terhadap layanan kesehatan perlu diperhatikan. Pemeriksaan dan pengobatan harus dapat diakses dengan mudah serta tetap menjaga privasi pasien. Rasa aman dalam mendapatkan layanan kesehatan dapat mendorong lebih banyak orang untuk melakukan pemeriksaan.

Ketiga, kebijakan pencegahan harus berdasarkan data.Angka kasus perlu dibaca bersama dengan informasi mengenai faktor risiko, pola penularan, akses layanan, dan karakteristik masyarakat di daerah tersebut. Dengan begitu, program yang dibuat tidak hanya bersifat reaktif setelah kasus ditemukan.

Keempat, persoalan stigma juga perlu ditangani. Masyarakat perlu memahami bahwa mencegah HIV bukan berarti mencari siapa yang harus disalahkan. Fokusnya adalah bagaimana penularan dapat dicegah dan orang yang sudah terinfeksi tetap mendapatkan hak atas kesehatan.

Kelima, media juga memiliki peran penting. Pemberitaan mengenai HIV sebaiknya tidak berhenti pada angka dan kelompok yang teridentifikasi. Konteks mengenai cara penularan, faktor risiko, pencegahan, dan pengobatan juga penting disampaikan agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Bukan Tentang Siapa yang Salah

Pada akhirnya, kasus HIV di Bangka Selatan seharusnya tidak membawa kita pada pertanyaan tentang kelompok mana yang harus disalahkan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa yang menyebabkan risiko penularan masih terjadi? Apakah masyarakat sudah mendapatkan informasi yang cukup? Apakah akses pemeriksaan dan pengobatan sudah memadai? Dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya kasus baru?

Cara kita melihat persoalan akan menentukan bagaimana kita meresponsnya.

Jika HIV hanya dilihat melalui stigma, pembahasan akan berhenti pada siapa yang dianggap salah. Namun, jika HIV dilihat sebagai persoalan kesehatan masyarakat, pembahasannya dapat diarahkan pada hal-hal yang lebih penting: pencegahan, pemeriksaan dini, pengobatan, edukasi, serta dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Kasus yang ditemukan seharusnya menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan.

Masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang benar. Pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan dapat diakses. Tenaga kesehatan perlu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Media perlu menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Dan lingkungan sosial perlu menjadi tempat yang aman bagi siapa pun untuk mencari pertolongan ketika membutuhkannya.

Sebab, melawan HIV bukan hanya tentang melawan virusnya. Kita juga perlu melawan ketidaktahuan dan stigma yang membuat upaya pencegahan menjadi semakin sulit.

Menguak risiko berarti melihat persoalan berdasarkan data.
Membongkar stigma berarti berani meluruskan pemahaman yang keliru.
Menguatkan pencegahan berarti memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Kasus HIV di Bangka Selatan semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperbaiki cara kita memahami HIV. Bukan dengan ketakutan dan penghakiman, melainkan dengan data, pengetahuan, kepedulian, dan langkah pencegahan yang nyata.

 

Antara Keterbatasan Dosen dan Kenyamanan Mahasiswa: Mengkaji Kebijakan Pemadatan Kelas

 Fenomena Pemadatan Kelas di Perguruan Tinggi

Dalam dunia pendidikan tinggi, pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting yang sangat memengaruhi kualitas proses pembelajaran. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas interaksi antara dosen dan mahasiswa, tingkat partisipasi dalam diskusi, serta kenyamanan suasana belajar.

Idealnya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas disesuaikan dengan kapasitas ruang, fasilitas yang tersedia, serta kebutuhan akademik. Dengan pengelolaan kelas yang tepat, proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi mahasiswa.

Belakangan ini, Program Studi Akuntansi Universitas Bangka Belitung menerapkan kebijakan perombakan kelas yang menyebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Jika sebelumnya satu kelas rata-rata berisi sekitar 32 mahasiswa, kini jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 48 mahasiswa. Perubahan ini berarti terjadi peningkatan jumlah mahasiswa hampir 50 persen dalam satu kelas.

Kebijakan tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan secara langsung memengaruhi pengalaman belajar mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2024 dan 2025. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan dan diskusi di kalangan mahasiswa mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap proses pembelajaran.

Dampak yang Dirasakan Mahasiswa

Pemadatan kelas yang meningkatkan jumlah mahasiswa dalam satu ruang perkuliahan menimbulkan beberapa kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Salah satu hal yang paling sering disoroti adalah kemungkinan berkurangnya intensitas interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung.

Dalam kelas yang lebih besar, kesempatan mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, ataupun menyampaikan pendapat menjadi lebih terbatas. Hal ini terjadi karena waktu perkuliahan tetap sama, sementara jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bertambah secara signifikan. Akibatnya, proses pembelajaran berpotensi menjadi lebih satu arah dan kurang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif.

Selain itu, kepadatan jumlah mahasiswa juga dapat memengaruhi kenyamanan ruang kelas. Apabila ruang kelas sebelumnya dirancang untuk menampung sekitar 30 hingga 35 mahasiswa, maka peningkatan jumlah mahasiswa menjadi 48 orang dapat menyebabkan ruang kelas terasa lebih sempit dan kurang nyaman.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek pembelajaran, seperti ruang gerak yang terbatas, tingkat kebisingan yang meningkat, serta potensi gangguan konsentrasi selama proses perkuliahan. Faktor-faktor fisik seperti sirkulasi udara, suhu ruangan, jarak pandang terhadap papan tulis atau proyektor, serta kejelasan suara dosen juga menjadi hal penting yang dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran.

Selain aspek fisik dan akademik, terdapat pula aspek psikologis yang memengaruhi respons mahasiswa. Kebijakan yang dirasakan datang secara mendadak dan kurang disosialisasikan secara menyeluruh dapat menimbulkan perasaan bahwa mahasiswa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan akademik, komunikasi yang terbuka antara mahasiswa dan pihak pengelola program studi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan menciptakan suasana akademik yang sehat.

Alasan di Balik Kebijakan Pemadatan Kelas

Meskipun menimbulkan berbagai tanggapan dari mahasiswa, kebijakan pemadatan kelas tentu tidak diambil tanpa pertimbangan. Berdasarkan penjelasan dari pihak program studi, kebijakan ini merupakan langkah jangka pendek yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah keterbatasan jumlah tenaga pengajar. Program studi sebelumnya telah mencoba mencari alternatif solusi, seperti mendatangkan dosen bantuan dari universitas lain untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Namun, berdasarkan pertimbangan pihak keuangan, biaya yang dibutuhkan dinilai cukup besar sehingga opsi tersebut tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, pemadatan kelas akhirnya dipilih sebagai solusi yang dianggap paling memungkinkan dari segi administratif dan finansial. Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya optimalisasi penggunaan ruang kelas yang tersedia.

Pihak program studi juga menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Faktor lain seperti metode pengajaran yang digunakan, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta keterlibatan aktif mahasiswa selama proses perkuliahan dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembelajaran.

Upaya Mencari Solusi yang Lebih Baik

Di tengah berbagai tanggapan yang muncul, pihak program studi tetap membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Salah satu langkah yang direncanakan adalah melakukan survei atau kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran setelah semester berakhir.

Melalui survei tersebut, pihak program studi berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai dampak kebijakan pemadatan kelas terhadap pengalaman belajar mahasiswa. Hasil evaluasi ini nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dikembalikan seperti sebelumnya.

Selain itu, terdapat pula upaya untuk meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran. Program studi telah mengajukan permohonan kepada pihak fakultas untuk menyediakan ruang kelas yang lebih memadai, baik dari segi kapasitas kursi, pendingin ruangan, maupun fasilitas proyektor.

Sebagai alternatif, pihak fakultas juga menawarkan penggunaan ruang perkuliahan di Bank Sumsel Babel yang dinilai memiliki fasilitas yang lebih representatif untuk menampung jumlah mahasiswa yang lebih banyak.

Peran Mahasiswa dalam Proses Evaluasi

Dalam situasi seperti ini, mahasiswa memiliki peran penting sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Melalui himpunan mahasiswa, berbagai tanggapan, kritik, maupun saran dari mahasiswa dapat dihimpun dan disampaikan kepada pihak program studi secara lebih terstruktur.

Peran himpunan mahasiswa sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak program studi menjadi sangat penting dalam menciptakan dialog yang konstruktif. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, setiap pihak dapat memahami perspektif masing-masing dan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi dan Kualitas Pembelajaran

Pada akhirnya, kebijakan pemadatan kelas ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan efisiensi pengelolaan sumber daya dengan kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

Di satu sisi, institusi pendidikan perlu mengelola keterbatasan sumber daya secara efektif. Namun di sisi lain, kualitas pembelajaran serta kenyamanan mahasiswa tetap harus menjadi prioritas utama.

Melalui evaluasi yang terbuka, komunikasi yang baik, serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjaga mutu pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa secara keseluruhan.

Kilau Timah Meredup, Masa Depan Bangka Belitung Tetap Bersinar

Kilau Timah Meredup, Masa Depan Bangka Belitung Tetap Bersinar

Sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menikmati masa kejayaan panjang dari komoditas logam ini. Namun, di balik catatan gemilang tersebut, kini muncul tantangan serius: cadangan timah kian menipis, kerusakan lingkungan kian parah, dan ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang semakin berbahaya. Menurunnya produksi, kerusakan lingkungan serta rapuhnya struktur ekonomi, mendorong perlunya transformasi besar-besaran untuk menyongsong masa depan yang lebih berkelanjutan.

Bangka Belitung di persimpangan besar menuju masa depan ekonominya. Sejak era kolonial Belanda, sektor pertambangan timah telah menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Pendapatan daerah, pembukaan lapangan kerja, hingga pola sosial masyarakat banyak bertumpu pada industri ini. Namun, ketergantungan yang terlalu dalam terhadap satu sektor menjadikan perekonomian rentan terhadap fluktuasi pasar global dan degradasi sumber daya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian masih menyumbang sekitar 21,8 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meskipun menguntungkan secara jangka pendek, kondisi ini menciptakan fenomena yang kerap disebut "kutukan sumber daya" (resource curse), di mana pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil dan tidak berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda krisis semakin nyata. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, produksi timah primer di Bangka Belitung mengalami penurunan hampir 15% dibandingkan lima tahun sebelumnya. Tekanan lingkungan akibat aktivitas tambang legal dan ilegal memperparah situasi, studi yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 40 ribu hektare lahan di Bangka Belitung rusak akibat pertambangan timah, menghasilkan ribuan kolong (lubang bekas tambang) yang tidak direklamasi. Dampak sosialnya pun nyata. Menurut laporan Kompas (2023), banyak pekerja tambang rakyat kini beralih menjadi buruh informal atau nelayan musiman akibat menipisnya peluang kerja di sektor tambang. Kondisi ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga sosial-ekonomi. Banyak bekas pekerja tambang kini kesulitan mencari alternatif penghidupan. Di saat harga timah dunia melemah, daya tahan ekonomi lokal pun teruji, memperlihatkan lemahnya ketahanan struktur ekonomi daerah. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jika tidak segera dilakukan diversifikasi ekonomi, Bangka Belitung berpotensi mengalami stagnasi ekonomi dan peningkatan kemiskinan dalam satu hingga dua dekade mendatang.

Menatap ke depan, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan. Beberapa sektor potensial yang bisa menjadi pilar ekonomi baru Bangka Belitung seperti keindahan alam, Bangka Belitung telah menarik perhatian dunia, terutama sejak film Laskar Pelangi (2008) mempopulerkan uBelitung. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Babel menunjukkan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 11% pada 2023, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur, Selain itu Produk lada Bangka yang pernah menjadi komoditas unggulan ekspor, kini mulai digiatkan kembali melalui program revitalisasi pertanian yang didukung oleh Kementerian Pertanian, serta laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 mengungkapkan, peluang ekonomi digital di provinsi-provinsi luar Jawa meningkat pesat, termasuk di Bangka Belitung, begitupun dengan Industri kreatif lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan platform digital berbasis pariwisata, memiliki potensi pertumbuhan besar.

Transformasi ekonomi ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan strategis, seperti mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang untuk pengembangan sektor non-tambang, memperbaiki infrastruktur dasar, dan memperkuat pendidikan vokasi. Sementara itu, sektor swasta diharapkan berinvestasi dalam sektor pariwisata, pertanian modern, dan teknologi, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis komunitas. Menurut studi McKinsey Global Institute (2022), daerah yang berhasil melakukan diversifikasi ekonomi pasca-pertambangan adalah daerah yang aktif mengembangkan ekosistem bisnis baru berbasis inovasi dan pendidikan.

Meskipun krisis timah di Bangka Belitung membawa banyak tantangan, tetapi juga peluang untuk melakukan transformasi ekonomi tetap terbuka lebar. Provinsi ini memiliki modal kuat seperti keindahan alam yang mempesona, budaya lokal yang kaya, dan sumber daya manusia muda yang potensial. Keberhasilan Bangka Belitung dalam mengatasi ketergantungannya terhadap timah akan menjadi preseden penting bagi provinsi lain di Indonesia. Dengan komitmen serius dan langkah-langkah strategis, masa depan ekonomi Bangka Belitung tetap bisa bersinar, bahkan tanpa bergantung pada timah.

Masyarakat Tolak Aktivitas Tambang Dilaut Batu Beriga

 Masyarakat Tolak Aktivitas Tambang Dilaut Batu Beriga

        PT Timah berencana memulai aktivitas tambang laut di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 14 Oktober 2024. Tambang ini akan menggunakan 65 Ponton Isap Produksi (PIP) yang dioperasikan oleh 13 perusahaan CV. PT. Timah menjelaskan bahwa rencana operasi produksi di Laut Beriga telah mendapatkan izin usaha jasa pertambangan (IUP) DU -1584 yang diterbitkan pada 8 April 2010, serta berdasarkan Perda No 3 Tahun 2020. Operasi penambangan PIP direncanakan dengan Life of Mine (LOM) selama tiga tahun, dan diperkirakan dapat menghasilkan sekitar 4.000 TonSn. Manajemen PT. Timah menyatakan bahwa setiap ponton akan diisi oleh lima orang pekerja, di mana setiap ponton akan melibatkan pekerja yang merupakan warga asli Beriga. Selain itu, dampak dari aktivitas penambangan akan dikelola dan diinformasikan secara transparan kepada masyarakat. PT. Timah juga melaporkan total realisasi program CSR di Batu Beriga untuk tahun 2023-2024 sebesar Rp906.500.000, serta rencana CSR ke depan yang akan fokus pada pengembangan budidaya rumput laut dan garam di wilayah Beriga.

       Namun, hingga saat ini, masih banyak masyarakat setempat yang menyatakan penolakan terhadap aktivitas tambang tersebut. Alasan warga desa Batu Beriga menolak penambangan laut karena laut merupakan tempat mata pencaharian masyarakat setempat, baik sebagai nelayan maupun sebagai pembeli hasil ikan, dan hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan.. Bagi mereka, laut adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan agar nanti para keturunananya bisa merasakan laut di Batu Beriga. Jika ponton hisap produksi masuk dan menyebar di perairan Pantai Batu Beriga, maka kondisi lautnya akan menjadi berbeda dari sebelumnya dan lama kelamaan akan rusak.

       Menurut Berku, mayoritas masyarakat Batu Beriga menolak kehadiran pertambangan jenis apapun di laut mereka. Pasalnya, sebagian besar, bahkan 80 persen masyarakat Batu Beriga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. "Akan tetapi, ada data katanya ada 750 KK yang setuju, cuma kami tidak tahu yang setuju itu yang mana," jelasnya. Padahal kata dia, jumlah masyarkat Desa Batu Beriga saat ini hanya sekitar 600-an lebih KK saja. "Enggak ada mereka (pihak CV) ketemu sama kami, cuma ada kabar 750 KK itu setuju, sedangkan se-Batu Beriga ini jumlah KK hanya 600-an lebih. Berarti itu kan datanya bisa jadi penipuan, karena kami tanya siapa nama-namanya, tapi enggak dikasih," ungkapnya.

      Warga juga mengaku menolak tambang timah di laut desa mereka sejak lama, meski PT Timah Tbk mengantongi izin. Salah satu warga, Jamil mengatakan masyarakat Batu Beriga yang disebutkan banyak setuju penambangan tersebut adalah bohong. "Memang ada masyarakat yang setuju tetapi sangat kecil, sebagian besar menolak tambang di laut Desa Batu Beriga," ujar Jamil. Warga lainnya menyebutkan, sesuai UU No 27 2007, pemerintah mengakui masyarakat adat dan wilayah pesisir. Sehingga, warga Desa Batu Beriga memiliki hak untuk mempertahankan laut di tempat mereka mencari nafkah.

        Menyikapi persoalan tersebut, Kapolres Bangka Tengah, AKBP Aditya Pradana Nugraha menyatakan, pihak kepolisian akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di tengah situasi ini. Dijelaskannya, kedudukan Polres Bangka Tengah dalam hal ini berperan memberikan pengamanan terhadap kegiatan pemerintah, masyarakat, lembaga (BUMN) dan lainnya. "Karena ini PT Timah secara perizinan lengkap, justru yang harus kita berantas adalah (tambang) ilegal, jangan kebalikannya," katanya, Jumat (11/10/2024). Dia menegaskan, jangan sampai aktivitas tambang timah ilegal didukung, sementara yang sudah berizin dan legal malah kebalikannya, atau ditolak. Justru dengan mendukung tambang timah legal banyak yang bisa didapatkan manfaatnya untuk masyarakat, seperti pemasukan daerah dan CSR sehingga perekonomian dapat terbantu.  

        PT Timah Tbk sendiri akan tetap melakukan pertambangan timah di Laut  Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Aktivitas tambang itu dilakukan di tengah arus penolakan warga Desa Batu Beriga. Warga menginginkan laut tempat nelayan mencari nafkah tetap lestari. General Manager Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Rian Andri memastikan penambangan akan dilakukan karena perusahaan sudah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Pihaknya telah memiliki rekomendasi Amdal untuk melakukan aktivitas pertambangan di Laut Batu Beriga. "Untuk Amdal laut kita ada karena sampai sekarang kita masih menambang, ada kapal keruk maupun kapal isap," tuturnya.

       Menyikapi isu yang beredar, ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti adanya aksi penolakan yang dilakukan warga Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) terkait rencana pertambangan oleh PT Timah, Senin (21/10/2024). Didit menyatakan, pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Pembentukan Pansus ini dilakukan untuk menghindari adanya benturan atau gesekan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat yang menolak aktivitas tambang.

      Disisi lain, Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto, mengemukakan tiga poin penting, yaitu apa yang dapat diberikan oleh PT. Timah kepada masyarakat Batu Beriga, bahwa Pemerintah Bangka Tengah tidak memiliki kewenangan untuk melarang aktivitas PT. Timah di Beriga, serta harapannya agar tidak terjadi konflik. “PT. Timah seharusnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang menolak dan mempertimbangkan apa yang dapat ditawarkan kepada warga Desa Beriga,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak memiliki hak untuk melarang, karena urusan pertambangan merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Kita tidak memiliki Dinas Pertambangan, sehingga kami hanya dapat mengikuti perkembangan yang ada dan tidak memiliki wewenang untuk melarang. Kami berupaya menawarkan kerja sama strategis kepada masyarakat. Selain itu, saya berharap agar tidak terjadi konflik, yang merupakan harapan kita semua, baik dari pemerintah daerah maupun aparat dan pihak lainnya, karena yang berhadapan langsung dengan kita adalah masyarakat, jelasnya. Jika tawaran dari PT. Timah menarik, masyarakat pasti akan setuju, namun jika tawarannya tidak memadai, maka masalah ini tidak akan pernah teratasi, tambahnya.

Kasus Korupsi Komoditas Timah di Provinsi Bangka Belitung Berdampak pada Perekonomian Masyarakat

Kasus Korupsi Komoditas Timah di Provinsi Bangka Belitung Berdampak pada Perekonomian Masyarakat

    Baru-baru ini, Bangka Belitung di hebohkan dengan berita dugaan korupsi komoditas timah. Terjadinya dugaan kasus korupsi tata niaga timah di Provinsi Bangka Belitung terutama di Bangka Tengah ini telah di usut oleh Kejaksaan agung. Upaya Kejaksaan Agung mengusut skandal korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung seharusnya tak berhenti pada keterlibatan bekas anggota direksi PT Timah Tbk dan sejumlah pengusaha, seperti Tamron Tamsil. Penanganan perkara ini mesti membongkar beking penikmat hasil tambang ilegal yang menimbulkan kerugian lingkungan bernilai Rp 271 triliun itu. Dugaan adanya orang berpengaruh dalam kasus ini muncul setelah Kejaksaan menangkap Suparta dan Reza Andriansyah, keduanya anggota direksi PT Refined Bangka Tin (RBT). Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penyidik meyakini Suparta dan Reza aktif menginisiasi rapat dengan pihak PT Timah agar mau menampung bijih timah dari sejumlah perusahaan yang menambang secara ilegal di wilayah PT Timah. PT RBT disebut berkaitan dengan Robert Priantono Bonosusatya, pengusaha timah yang dekat dengan banyak pejabat kepolisian.

   Kecurigaan bahwa pebisnis ini membekingi penambangan liar tergambar dari informasi Ketua Dewan Perwakilan Daerah AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menelusuri sengkarut perdagangan timah di Bangka Belitung pada 2019, ia menerima laporan dari 27 pemilik smelter yang operasinya dihentikan oleh kepolisian karena aktivitas mereka dianggap ilegal. Para pengusaha smelter itu sebelumnya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Puluhan perusahaan itu lantas diminta menjual mineral mentah ke PT Timah. Anehnya, PT Timah justru menunjuk lima smelter menjadi mitra, termasuk PT RBT. Pertalian antara aparat dan pengusaha beking tambang ilegal tak sekadar menguntungkan mereka secara finansial. Institusi penegak hukum bahkan memberikan "perlindungan" bagi pihak yang seharusnya diproses hukum. Dalam perkara tambang timah ilegal di Bangka Belitung, pengusaha kuat yang diduga terlibat belum tersentuh proses hukum.

    Kejaksaan Agung memang sudah menetapkan 14 tersangka dalam penanganan perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung ini. Meski begitu, Kejaksaan Agung harus berani menyeret pebisnis tambang berpengaruh yang selama ini menyokong serta meraup untung dari aktivitas tambang ilegal, bukan sekadar menjerat tersangka di level manajemen dan pengusaha yang korporasinya cuma dijadikan boneka. Penangkapan Suparta dan Reza serta belasan tersangka lain semestinya menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran dan keterlibatan para beking. Dugaan kongkalikong antara pebisnis dan berbagai pihak untuk melindungi aktivitas tambang ilegal harus diselisik, termasuk membuka kemungkinan adanya persekongkolan koruptif antara pengusaha dan aparat penegak hukum. Kalau memang ditemukan bukti yang kuat, Kejaksaan Agung tak boleh gentar mengusut dan menyeret siapa pun yang terlibat perkara perizinan tambang timah ini.

    Praktik beking yang dijalankan pengusaha berpengaruh dengan menggaet pejabat negara dan penegak hukum sudah lama menghambat terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Dalam soal tambang ilegal, membiarkan beking tambang tak terjamah hukum merupakan awal kerusakan lingkungan lebih besar. Pengusaha serakah, bekerja sama dengan pejabat dan aparat korup, mengeksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan.

   Bisa di lihat dari berita yang di usutkan oleh Kejaksaan Agung di atas, bahwa korupsi tambang ilegal ini menimbulkan kerugian lingkungan bernilai Rp 271 triliun dan hal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).   Pasalnya, komoditas timah masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas penambangan timah harus merasakan dampak, salah satunya kesulitan menjual bijih timah. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman saat diwawancarai wartabangka.id mengatakan, kasus tata niaga timah yang saat ini sedang diusut Korps Adhyaksa memang cukup mempengaruhi perekonomian warga. “Kami Pemkab Bangka Tengah sejujurnya mengakui saat ini kondisi masyarakat memang perlu perhatian kita bersama. Setidak-tidaknya kasus penyelidikan tata niaga timah ini memang ada pengaruhnya secara langsung terhadap perekonomian masyarakat, karena salah satu tumpuan masyarakat ini adalah timah,” kata Algafry, Kamis (1/2/2024).

   Algafry mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah melakukan beberapa upaya, guna meringankan beban masyarakat. “Tetapi, beberapa upaya sudah kita lakukan, diantaranya kita sudah menyampaikan kepada 3 OPD untuk segera melakukan kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat, seperti Disperindagkop Bangka Tengah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Tengah, kemudian Dinas Sosial-PMD Bangka Tengah,” ungkapnya. Ia menjelaskan, ketiga OPD tersebut sudah diminta untuk merealisasikan bantuan atau program yang bisa memberikan dukungan kepada masyarakat, agar bisa meningkatkan perekonomian warga.   “Jadi, ada beberapa yang sudah kita lakukan, diantaranya memberikan distribusi beras 10 kg kepada 6.801 masyarakat Bateng dari dari program CBP. Kemudian, dinsos juga berupaya melalui kegiatan sosial, dan dari disperindagkop juga ada giat pasar murah, semoga ini bisa membantu warga,” tutupnya

Edukatif yang Terpinggirkan: Tantangan Pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung

 Edukatif yang Terpinggirkan: Tantangan Pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung

     Pendidikan merupakan suatu pengajaran atau pembelajaran baik mulai dari tahapan sekolah dasar sampai menempuh perguruan tinggi yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan atau perkembangan bangsa. Pendidikan selalu menjadi peran dalam mengembangkan pedoman suatu kuantitas maupun kualitas para masyarakat, apalagi saat ini Indonesia sedang merencanakan visi untuk Indonesia maju, dalam visi tersebut selalu saja pendidikan yang menjadi misi untuk mencapai tujuan tersebut.

     Pendidikan yang dinilai baik disuatu bangsa maka dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) nya sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik(jurnal.com, 11 mei 2023). Membahas Pendidikan pasti selalu menjadi perbincangan sampai saat ini baik itu di luar negeri ataupun indonesia. Khususnya di Bangka Belitung, Pendidikan selalu menjadi perbincangan polemik di masyarakat. Namun, dikatakan Pj Gubernur Ridwan, kenyataannya keinginan lulusan SMA/SMK Babel untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih sangat rendah. Banyak menjadi faktor penyebab fenomena ini bisa terjadi. Faktor itu mulai dari ekonomi, minat dan motivasi, lingkungan pertemanan yang kurang baik, kurangnya perhatian dari orang tua mengenai pendidikan, infrastruktur yang kurang memadai dan lain sebagainya (Destiar A. Maghfirah).

     Rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Berdampak pada faktor penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, hal ini juga menjadi faktor penghambat pembangunan dan perkembangan bangsa. Idealnya dengan kurangnya minat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pola hidup yang nantinya akan berdampak negatif untuk masa depan anak bangsa. Pendidikan di Bangka Belitung saat ini masih tergolong rendah dan memiliki banyak kekurangan dari segi sarana maupun prasarana, kurangnya minat pendidikan juga berkaitan dari faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung dalam membiayai fasilitas bersekolah. Dimana masalah ini juga tidak jarang banyak anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Fenomena ini diperkuat dari data BPS 16,5 persen karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya.

     Dilansir dari data SUSENAS, Berdasarkan hasil pengolahan raw data dari SUSENAS Kor Maret tahun 2021, jumlah sampel anak usia 7-18 tahun dalam penelitian ini sebanyak 3158 anak dengan persentase anak putus sekolah sebesar 7,7 persen (243 anak), sedangkan persentase anak tidak putus sekolah atau masih bersekolah sebesar 92,3 persen (2915 anak). Dari 7,7 persen anak yang putus sekolah, persentase putus sekolah ini terjadi pada jenjang Pendidikan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 18,5 persen (45 anak) lalu diikuti oleh jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yakni sebesar 36,6 persen (89 anak) dan yang tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) yakni sebesar 44,9 persen (109 anak). Dari data tersebut menunjukan bahwa angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang Pendidikan. Besar kemungkinan fenomena rendahnya minat bersekolah atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan terus meningkat dari tahun ke tahun di kepulauan Bangka Belitung.

     Lalu bagaimana dengan Serapan dana pendidikan di bangka Belitung? Dilansir dari Bangkapos.com. Serapan Anggaran Dinas Pendidikan (Dindik) Bangka Belitung menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin. Serapan anggaran (tahun 2022-red) 81,31 persen (di Babel), jadi pada dinas pendidikan masih ada kekurangan tenaga administrasi keuangan baik bendahara maupun yang menangani keuangan, Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Bangka Belitung besaran alokasi anggaran di dindik pada tahun 2022, sebesar Rp677,74 miliar.

     Dari anggaran tahun 2022 itu telah terserap Rp590,46 miliar atau 87,12 persen. Serapan dana ini hanya untuk pendidikan, yang terkesan terlalu besar dan penempatan dananya tidak terlalu optimal, tidak optimalnya penyerapan dana dikarenakan kendala dilapangan dan kurangnya SDM disekolah-sekolah dalam mengelola keuangan ini.

     Serapan dana ini dikelola oleh pihak yang berkaitan disekolah, dilansir dari BKPSDM dan Pak Pj, mereka mengatakan 70% sekolah di Bangka Belitung serapan dana itu dioleh oleh guru-guru yang ada disekolah, hal inilah mengapa serapan dana itu tidak optimal digunakan, maka perlu evaluasi monitoring secara tertib juga perlu dilakukan sehingga hambatan pelaksanaan dapat dideteksi sedini mungkin dan segera ditemukan solusinya.

Lalu apa yang akan kita hadapi apabila pendidikan di Bangka Belitung rendah dan solusinya?

     Tentunya yang akan menjadi tantangan adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam membantu pemerintah mendukung Indonesia terkhususnya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maju, tentu ini menjadi tantangan yang cukup sulit. Drs. Muhammad Soleh, MM, menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, antara lain, kekerasan fisik, pornografi, narkoba, bencana alam, dan radikalisme. Pendidikan karakter bangsa menjadi sangat penting dan menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Pendidikan yang berkarakter menjadi solusi dari permasalahan ini apabila pendidikan terus diabaikan maka banyak tantangan yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung, terutama rendahnya integritas, kriminalitas, normalitas, dan moralitas seseorang. Melalui fenomena tersebut dibutuhkan solusi yang tepat dalam mendukung tingginya minat pendidikan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Perlu pengawasan yang intensif dari orang tua untuk memotivasikan anaknya bahwa pendidikan itu penting.
2. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai baik itu yang difasilitasi orang tua maupun pemerintah.
3. Critical Thinking and Problem Solving, Yang dimaksud masalah di sini ada dua macam, masalah yang sifatnya akademis dan otentis.Masalah akademis tentu saja masalah yang terkait pada ranah kognisi yang mereka jalani. Masalah otentis lebih kepada masalah yang sering mereka jumpai sehari-hari di sekitar mereka.
4. Pembinaan serta edukasi yang tepat.
5. Komunikasi serta informasi, hal ini merupakan hal yang penting dilakukan, komunikasi dan informasi untuk menyakinkan mereka, bahwa pendidikan itu penting untuk keberlangsungan hidup Mereka kedepannya.
6. Perlu diberi ruang lebih untuk meningkatkan moralitas anak dan karkater serta ketrampilan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing.

Kesimpulan dan saran

     Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi pembangunan dan perkembangan di daerah Bangka Belitung, hal ini sebagai pendukung visi Indonesia untuk maju, serta pendidikan juga menjadikan aset utama dalam pembentukan karakter suatu anak bangsa, faktor-faktor penghambat bukan menjadi masalah besar dan faktor utama dalam melanjutkan pendidikan apabila masih ada niat dan rencana untuk melanjutkan pendidikan tersebut.

     Bangka Belitung mendukung perencanaan dan pengembangan pendidikan itu terbukti dari serapan dana yang diberikan oleh pemerintah hanya saja SDM dan pengoptimalannya saja yang kurang berkenan. Masih banyak solusi dan cara untuk melanjutkan pendidikan, jangan hambatkan cita-cita kita sebagai anak muda dan anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan, jadikan pendidikan sebagai tombak utama untuk melanjutkan visi Indonesia dan Bangka Belitung maju.

“TOLAK AKTIVITAS TAMBANG TIMAH PONTON ISAP PRODUKSI (PIP) DI DESA RIAS BANGKA SELATAN BERUJUNG AKSI HINGGA PERUSAKAN”

 “TOLAK AKTIVITAS TAMBANG TIMAH PONTON ISAP PRODUKSI (PIP) DI DESA RIAS BANGKA SELATAN BERUJUNG AKSI HINGGA PERUSAKAN”

    Kapolres Basel, AKBP Toni Sarjaka saat konferensi Pers bersama sejumlah wartawan, pada Sabtu (27/05/2023) di Ruang Aula Rajawali Polres Basel membenarkan adanya aksi perusakan terhadap PIP di Desa Rias, merujuk UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap pertambangan, baik mineral maupun batubara, wajib dilaksanakan berdasarkan adanya izin IUP yang diterbitkan perusahaan terkait mengenai hal tersebut tindakan pihak-pihak tertentu yang mengganggu atau menghalangi kegiatan pertambangan di indonesia telah terdapat norma hukum yang mengancam pidana terhadap pelaku perusakan milik perusahaan. Apa Peran Pemerintah dalam menanggapi adanya program Ponton Isap Produksi (PIP) didesa rias?

    Diduga,aksi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok nelayan itu merupakan aksi protes karena terdapat dua peralatan tambang Ponton Isap Produksi (PIP). Akibatnya,beberapa peralatan, seperti tali jangkar, tali rajuk, dan sakan milik perusahaan mitra PT Timah Tbk itu mengalami kerusakan berat dan mengalami kerugian atas aksi tersebut. Adanya program PIP atau Ponton Isap Produksi ini nyatanya sangat memberikan dampak pada aktivitas nelayan dan berpengaruh pula pada produksi ikan dan hasil laut lainnya sehingga banyak munculnya penolakan dari masyarakat terutama Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kemungkinan kerusakan dan pencemaran akibat dari PIP menjadi alasan para masyarakat menolak dan menentang dilaksanakannya PIP di laut rias.Walaupun program ini telah dilakukan uji kelayakan namun masih menjadi pertimbangan masyarakat dikarenakan setiap pertambangan terutama dilaut akan selalu menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelestarian ekosistepun berpengaruh sehingga hasil tangkap nelayan akan menurun bahkan mematikan profesi nelayan. 

    Adanya aksi ini Bupati Basel Turun tangan, Audensi Nelayan bersama PT Timah Tbk yang di fasilitasi Bupati Bangka Selatan, Reza Herdavid berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Jalan Gunung Namak, Gedung, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/05/2023). Reza Herdavid memutuskan dengan tegas menolak pertambangan PIP di Laut Rias, Bupati Reza mengatakan”saya putuskan hari ini. Mau legal ataupun illegal, saya mewakili kawan-kawan forkopimda menyatakan menolak pertambangan dilaut Rias” ia berdiri ditengah-tengah untuk memfasilitasi antara Nelayan dan Mitra Penambang. Dan meminta Pihak PT Timah untuk menunjukan bukti perizinan yang diminta pihak nelayan. Dan lanjut mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan pihak PT Timah dimana tidak dapat memenuhi apa yang diminta untuk kejelasan bukti perizinan yang lengkap. Namun, PT Timah Tbk membenarkan jika perusahaan memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayah Desa Rias dan Desa Batu Beriga. 

    Perbedaan kepentingan diantara masyarakat, pemerintah dan PT timah sendiri samasama berusaha mendominasi. Dari sudut pandang mayarakat atau nelayan program PIP sangat memberikan kerugian dimana ketika program ini berjalan akan berdampak pada hasil tangkapan yang berkurang serta lingkungan akan mudah tercemar oleh aktivitas pertambangan timah ini. Masyarakat yang bergantung pada hasil laut dan bermata pencarian dengan nelayan akan berusaha mencegah dan menolak berjalannya program PIP ini agar aktivitas mereka tidak terganggu dan kebutuhan ekonomi masyarakat pun terus berjalan.

    Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya titik temu antara kepentingan tambang laut dan nelayan yang memang tidak mudah, karena ini telah terjadi di beberapa tempat.”Laut sebagai jantung ekonomi nelayan membuat mereka berusaha sekuat tenaga menjaganya”. Namun disisi lain, sumber daya tambang yang dilaut yang sudah diatur peruntuknya melalui legalitas izin usaha pertambangan (IUP). Harus ada jalan tengah di antara keduanya, atau harus ada yang mengalah. Keduanya sumber ekonomi, hanya yang satu bisa diperbaharui dan prosesnya dominan alamiah dengan sarana prasarana tradisonal para nelayan. Sedangkan yang satunya jelas bahan galian yang tidak bisa diperbaharui yang sistem kerjanya mekanik dan untuk kembali ke awal jelas tidak bisa 100 persen, mengetahui lautan merupakan hal penting sebagai sumber daya alam yang banyak dimanfatkan para nelayan dan para masyarakat pesisir pantai selain itu, juga merupakan sumber daya alam yang seharusnya dijaga dan dilindungi kelestariannya, laut merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat dan sebagai objek wisata yang ada di Bangka Selatan, untuk tambang bisa dialihkan di lain tempat yang memungkinkan menguntungkan untuk melakukan pertambangan serta di sisi lain tidak merugikan para nelayan dan masyarakat lainnya, disini peran pemerintahpun cukup andil dalam menanggapi hal ini, pemerintah sebagai alat penghubung penetralisir keduabelah pihak termasuk aparat keamanan yang bertugas untuk berjaga-jaga.

SATGAS PPKS UBB : SUDAH EFEKTIFKAH PERAN SATGAS PPKS PERMENDIKBUD RISTEK NO.30 TAHUN 2021 di UBB?

 SATGAS PPKS UBB : SUDAH EFEKTIFKAH PERAN SATGAS 

PPKS PERMENDIKBUD RISTEK NO.30 TAHUN 2021 di UBB?

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan aturan baru dalam mengerem terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Aturan tersebut juga sudah disahkan dan diatur dalam Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 berupa Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual atau disingkat menjadi SATGAS PPKS. Beliau juga mewajibkan seluruh kampus untuk bekerjasama dan menaati aturan tersebut tanpa terkecuali, jika sampai ada kampus yang terdata belum menaati peraturan tersebut maka akan diberlakukan sanksi. Pemerintah berharap aturan tersebut bukan hanya diterapkan sebagai formalitas dan menghindari sanksi, tapi juga berharap dapat mengimplementasikan nilai dari tujuan disahkannya aturan tersebut. Lalu, apakah SATGAS PPKS di UBB sudah menjalankan serta menerapkan dengan baik peraturan tersebut ?

    Pada tanggal 3 Agustus 2022 Universitas Bangka Belitung telah resmi menerapkan aturan tersebut dengan membentuk satgas yang berisikan mahasiswa dan dosen. Sebelum resminya satgas tersebut sejumlah mahasiswa melakukan aksi terbuka karena menilai pihak kampus tidak mendukung aturan tersebut, pandangan tersebut dituturkan karena sampai saat itu belum adanya informasi terkait sosialisasi ataupun pembentukan SATGAS PPKS di UBB. Setelah dilakukannya aksi terbuka pihak kampus merespon dengan baik dan menjelaskan terkait alasan kenapa UBB belum melakukan sosialisasi ataupun pembentukan SATGAS PPKS, pihak rektorat juga menjelaskan bahwa mereka juga ingin membentuk SATGAS PPKS dengan segera dan berharap lingkungan UBB bersih dari kasus kejahatan seksual sebagai bentuk kepedulian dari pihak kampus kepada mahasiswanya.

    Setelah beberapa bulan berjalannya SATGAS PPKS di UBB, muncul berbagai pandangan negatif dan positif terkait efektifitas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Pandangan tersebut berupa pendapat mahasiswa terkait ketidakefektifan SATGAS PPKS UBB dalam menjalankan tugas dan kewjibannya. Pendapat tersebut dikeluarkan karena masih ada beberapa mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual, namun dari pihak kampus belum pernah mempublikasikan atau membahas jika ada mahasiswa yang mengalami pelecehan tersebut, padahal Perguruan Tinggi wajib melakukan empat hal jika ada laporan kekerasan seksual. Pertama, pendampingan berupa konseling, bantuan hukum, advokasi, dan sebagainya kepada pelapor. Kedua, perlindungan berupa jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan. Ketiga, pemulihan korban, bantuan psikologis, tenaga medis, dan masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran/kepegawaian. Keempat, pengenaan saksi administratif yang diberikan kepada pelaku oleh perguruan tinggi. Adapun pandangan positif lainnya adalah mahasiswa merasa aman dengan adanya SATGAS PPKS di UBB karena dapat menjadi wadah sebagai tempat pelaporan ataupun pengaduan jika mengalami kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus.

    Dari kedua pandangan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Universitas Bangka Belitung seolah – olah tidak ingin mentransparansi terkait adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi karena takut merusak reputasi kampus akibat kasus tersebut. Namun, disisi lain kita juga harus bertanya - tanya dan mencari tau terkait pembenaran adanya korban pelecehan seksual di lingkungan kampus kita tercinta ini, dan apakah korban melaporkan kepada SATGAS PPKS UBB atau tidak. Karena kita tidak dapat melimpahkan semuanya kepada SATGAS PPKS UBB tanpa adanya pelaporan khusus oleh para korban, tentunya sebagai mahasiswa yang baik dan bijak kita tidak bisa selalu menyalahkan satu pihak dan mengambil dari satu sudut pandang saja. untuk itu jadilah mahasiswa yang bijak dan kritis tanpa terburu – buru menghakimi, karena pandangan menentukan cara fikir dan seberapa jauh kecerdasan dalam mengendalikan emosional kita. Dan tugas untuk menjaga kemanan lingkungan UBB dari kasus kerjahatan pelecehan seksual bukan hanya SATGAS PPKS UBB dan pihak rektorat, karena itu tugas kita bersama demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Jangan lupa selalu awasi serta saling menjaga satu sama lain, jangan pernah saling menyalahkan ataupun menghakimi, jika ada yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus jangan pernah takut untuk melaporkan karena kasus tersebut harus ditindak agar para pelaku mendapatkan efek jera.

 Golden Accounting 3.0

_________________________

    Golden Accounting 3.0 adalah acara yang ditujukan kepada mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung. Acara ini bertemakan "Show Your Talent for a Great Competition and be a Golden Champion". Acara Golden Accounting 3.0 ini diselenggarakan agar mahasiswa Akuntansi di Universitas Bangka Belitung dapat meningkatkan prestasi dan mengembangkan bakat. Acara ini dilaksanakan secara offline dan online dari tanggal 18-24 November 2022 yang kemudian penutupan acara dilaksanakan secara offline pada tanggal 10 Desember 2022. Acara ini memiliki 2 (dua) acara utama yaitu perlombaan dan penghargaan kepada mahasiswa Akuntansi di Universitas Bangka Belitung. Adapun lomba - lombanya yaitu, Smart Accounting Competition, Accounting Got Talent, Fashion Show, Ranking 1,dan Lomba Tradisional. Kemudian, adapun penghargaan yang diberikan yaitu, Most Favorite Student, Most Inspiring Student, Most Active Student, Most Outstanding Student, Best Costume, Best Entrepreneurship, dan Prince & Princess Accounting. Selain acara utama, adapun acara Apresiasi Dosen yang dilaksanakan pada saat penutupan acara Golden Accounting 3.0

    Harapan pelaksanaan acara Golden Accounting 3.0 ini adalah agar para mahasiswa Akuntansi di Universitas Bangka Belitung memiliki keberanian dan semangat tinggi dalam berkompetisi serta menjadikan acara ini sebagai wadah meningkatkan prestasi dan mengembangkan bakat.

 KELAS KREATIF MEDIA (KKM)

_______________________

    KKM atau lebih dikenal dengan Kelas Kreatif Media adalah Salah satu Proker dari Biro Kominfo HIMAKSI FE UBB,yang dimana di proker tersebut mengajarkan Biro lain yang ada di HIMAKSI FE UBB untuk lebih mengenal  dan mengetahui mengenai Hal Hal yang berbau tentang editing ,serta mengajarkan cara penggunaan aplikasi dan membuat desain pamflet,sertifikat,maupun brosur.

 DISERTASI

_________________________________

    Disertasi adalah serangkaian kegiatan yang mengkhususkan sesi tanya jawab antara mc dengan narasumber, narasumber bisa mahasiswa akuntansi ataupun dosen, yang lebih mengenal/mengetahui tentang jurusan akuntansi di Universitas Bangka Belitung, Disertasi juga bisa dibilang seperti Podcast, dimana jika mahasiswa akuntansi baru/lama mempunyai pertanyaan mengenai hal hal yang berhubungan dengan akuntansi bisa ditanyakan melalui kolom pertanyaan di Instagram HIMAKSI FE UBB, yang dimana akan di jawab dalam video disertasi.

Jika ingin menonton video selengkapnya ada di bawah ini yaa: 

MTMA (Masa Transisi Mahasiswa Akuntansi)

_____________________________

 MTMA (masa transisi mahasiswa akuntansi) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa akuntansi MTMA pada tahun ini mengusung tema Mengimplementasikan pengenalan kampus dalam merdeka belajar era adaptasi guna meningkatkan karakter mahasiswa yang inovatif, adaptif, unggul berdaya saing dan berintelektual.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini ialah:

1.Memberikan ilmu kepada mahasiswa baru guna untuk mempersiapkan masa transisi mahasiswa baru dari siswa ke mahasiswa 

2. Untuk memperkenalkan himpunan mahasiswa akuntansi kepada mahasiswa baru

3. Menumbuhkan rasa kebersamaan diantara para mahasiswa serta Memupuk rasa semangat dan pantang menyerah

Kegiatan MTMA 2022 diikuti oleh 93 peserta. Dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 77 peserta, dan peserta yang lulus bersyarat 2 orang dan peserta yang tidak lulus 14 orang

Kegiatan  MTMA 2022 ini diadakan secara offline selama dua hari yaitu pada tanggal 05 November 2022 - 06 November 2022

Adapun kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu, 05 November 2022 yaitu diawali dengan pembukaan lalu dilanjutkan dengan outbound di lingkungan sekitar FE dan dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan ketua angkatan dan wakil ketua angkatan akuntansi 2022.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu 06 November 2022 yaitu pemaparan materi dari narasumber yang pertama kak Ryan Juliansyah,S.Ak yang menjelaskan tentang mahasiswa berprestasi dan pengalaman beliau sbgai mahasiswa berprestasi.

Lalu materi yang kedua dari himpunan mahasiswa akuntansi yang memperkenalkan dan menjelaskan secara rinci proker dan biro-biro yang ada di himaksi, dan pemateri yang  terkahir yaitu ibu Anggraeni yunita,S.E.,M.Si yang Menjelaskan tentang etika, hak kewajiban mahasiswa serta hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa 

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan penutupan.

Namu Bareng Himaksi

 ____________________________

Namu bareng merupakan kegiatan berkunjung yang dilakukan pada saat ada perayaan hari besar keagamaan contohnya seperti hari raya Imlek, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun perayaan lainnya yang mengundang untuk datang ke rumah. Tujuan utama namu bareng ini untuk berkunjung ke rumah orang yang sedang merayakan perayaan peringatan hari besar keagamaan dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, biasanya tuan rumah akan menyuguhkan hidangan lezat yang siap untuk disantap, sehingga akan membuat perut kenyang.

Setelah selesai dari satu rumah, selanjutnya akan pergi ke rumah yang lain. Untuk rute namu bareng biasanya di mulai dari arah Sungailiat lalu ke arah Pangkalpinang. Namu bareng dimulai pagi hari hingga malam hari. Dalam bertamu harus bersikap sopan agar memberikan kesan yang baik bagi tuan rumah.